Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, Jenis, Fundamental, Contoh

Definisi hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar ini berlaku umum untuk semua orang. Jadi hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak fundamental yang melekat pada fitrah manusia itu sendiri, yaitu hak yang paling fundamental di bawah aspek kodrati manusia.

Upaya-Penegakan-Hak-Asasi-Manusia-Pengertian-Sejarah-Jenis-Fundamental-Contoh

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka adalah anugerah-Nya yang harus dihormati, dilestarikan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya untuk menghormati dan melindungi martabat manusia.
Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak milik orang yang diperoleh dan dipersatukan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat dilahirkan.
Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang lahir sejak lahir dan secara inheren dikaitkan dengan setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat.
Hak Asasi Manusia adalah hak yang bersifat manusiawi, yaitu hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya dan yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sakral (Koentjoro Poerbapranoto).

Dari beberapa definisi hak asasi manusia yang terkandung di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Langkah-langkah untuk menciptakan sistem hukum yang diambil oleh bangsa Indonesia dalam menegakkan

hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

Prinsip transparansi; Artinya, pembahasan RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden harus terbuka saat menyusun undang-undang agar mendapat masukan dari masyarakat.
Peraturan hukum; yaitu kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.
Prinsip profesionalisme; Artinya dalam perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, peran serta dan peran ahli hukum dan non hukum terkait harus diutamakan agar dapat tersusun undang-undang yang berkualitas.

Selain itu, langkah hukum pemerintah Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

UUD NKRI 1945

UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam
UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di muka umum
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT
UU No. 12 tahun 2006 tentang UU Kewarganegaraan
UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Lihat juga: proposal adalah
Sejarah perkembangan hak asasi manusia

Berdasarkan sejarahnya, pengakuan hak asasi manusia dilakukan secara kronologis atau kronologis sebagai berikut.

Piagam Magna Charta di Inggris (15 Juni 1215)

Piagam tersebut merupakan bentuk kemenangan rakyat bangsawan yang duduk di parlemen. Piagam tersebut dengan jelas mendefinisikan hak-hak masyarakat dalam pemerintahan. Sebelum piagam lahir, Raja Inggris John Lockland memerintah secara sewenang-wenang atau mutlak tanpa batas waktu dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Inggris.

Piagam Petisi Hak di Inggris (Th 1628)

Deklarasi hak asasi manusia ini muncul karena adanya konflik antara Raja dan Parlemen Inggris. Parlemen menang dalam konflik ini. Isi dari Permohonan Hak adalah sebagai berikut:

1). Pajak khusus membutuhkan persetujuan parlemen

2). Prajurit tidak diperbolehkan menerapkan hukum perang dalam kondisi damai

3). Seseorang tidak boleh dipenjara tanpa dakwaan yang masuk akal.

Piagam Deklarasi Kemerdekaan Amerika (4 Juli 1776)

Ada Revolusi Amerika yang merampas kemerdekaan rakyat Amerika dari belenggu penjajah Inggris. Revolusi Rakyat membuat rakyat Amerika merdeka dengan menyatakan bahwa “… Tuhan menciptakan manusia sederajat, mereka diberi hak yang sama oleh Tuhan”. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan.

Piagam Deklarasi Droit de L’Homme dan du Citoyen di Prancis (14 Juli 1789)

Ada Revolusi Prancis berdasarkan slogan Liberte, Egalite dan Faternite (Liberty, Equality and Fraternity). Revolusi berhasil membebaskan rakyat Perancis dari kesewenang-wenangan raja mereka saat itu, yaitu Louis XVI yang dengan perkataannya “le etat es moi”, yang artinya negara saya, Perancis dalam sebuah negara bernama Rezim Ancie ge

 

 

LIHAT JUGA :

https://teknologia.co.id/
https://butikjersey.co.id/
https://kabarna.id/
https://manjakani.co.id/
https://sewamobilbali.co.id/
https://deevalemon.co.id/
https://cipaganti.co.id/
https://pulauseribumurah.com/
https://pss-sleman.co.id/
https://mitranet.co.id/